Langsung ke konten utama

CCTV di TPS untuk Cegah Kecurangan PEMILU



Anggota DPR RI mengusulkan pemasangan kamera (Closed-circuit television, CCTV) di tempat pemungutan suara atau TPS untuk mencegah kecurangan saat rekapitulasi suara pada pemilu 2019. "Saya mengusulkan dipasang CCTV agar tidak terjadi kecurangan saat perhitungan suara," ujar Firman dalam rapat dengar pendapat Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersama Komisi II DPR RI, Jakarta pada Kamis, 30 Agustus 2018.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan hal itu tidak memungkinkan karena anggaran untuk pengadaan CCTV akan sangat besar. "Anda bayangkan ada sekitar 803.000 TPS, kalau dikali pengadaan CCTV seharga Rp2-3 juta, besar sekali anggarannya," ujar Ilham dalam rapat itu.

Tempo.co menampilkan pemberitaan tersebut pada tanggal 30 Agustus tahun 2018. Pengadaan kamera CCTV sebagai salah satu upaya mencegah kecurangan dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah bukan tidak mungkin dilakukan. Dalam pemberitaannya laman tribunnews.com menampilkan gambar kamera CCTV menyorot suasana depan Tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada Kota Batu di TPS 4 Kelurahan Temas, Kota Batu, Rabu (15/2/2017). Polres Batu memasang 19 CCTV untuk memantau TPS rawan politik uang dan kecurangan.



Saat ini barangkali pengadaan CCTV di masing-masing TPS oleh KPU masih belum memungkinkan. Apa yang bisa dilakukan? Kepedulian masyarakat ditantang di sini.

Paket cctv seharga 2-3 juta bisa dibilang mahal namun bisa dibilang murah dibandingkan rasa aman, nyaman, dan rasa percaya masyarakat pada penyelenggara pemilu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan:
1. Memasang webcam yang harganya jauh lebih murah dari CCTV
2. Memasang kamera gadget/ telepon pintar untuk menggantikan cctv
3. Meminjam cctv yang ada di toko/ rumah/ masjid/ kantor sekitar TPS
4. Menyewa cctv untuk satu hari penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara
5. Mengadakan cctv melalui sponsorship/ donasi
6. Meminjam kamera digital / handycam kepada warga sekitar TPS sebagai alat dokumentasi
7. Mengandalkan bakat/ hobi netizen alias warga sosial media dalam mengambil gambar atau video

Alternatif nomer tujuh mungkin bisa menjadi pilihan yang menarik. Selain memancing partisipasi warga khususnya anak muda, era keterbukaan informasi dan maraknya jurnalisme warga telah memberi ruang untuk siapapun bisa meliput suatu kejadian dan melaporkannya kepada khalayak.

Gerakan CCTV netizen bisa diinisiasi oleh KPPS, KPU, Panwaslu, partai politik dan para peserta pemilu, atau kerelawanan netizen itu sendiri. Bagaimana caranya untuk menjadikan telepon pintar netizen sebagai CCTV di TPS?
1. Pastikan para saksi utusan peserta pemilu adalah orang-orang yang bisa mengoperasikan telepon pintar dan memiliki akun sosial media
2. Warga yang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pemilu yang baik bisa dilibatkan. Bisa dengan mengadakan kontes jurnalisme warga.
3. Pastikan telepon pintar yang akan digunakan memiliki ruang penyimpanan yang cukup serta pulsa/ kuota data yang layak
4. Siapkan pengisi daya atau penyimpan daya cadangan untuk telepon pintar yang akan digunakan.
5. Dokumentasikan (foto/ video) suasana TPS sejak sebelum pembukaan hingga penutupan. Bisa dengan mencuplik data dasar beserta kejadian-kejadian penting saja. Misal:

a. Sorot nomor TPS beserta alamat
b. Sorot seluruh wajah anggota KPPS dan para saksi yang hadir, jika perlu termasuk pengawas dan pengaman TPS
c. Sorot jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap)
d. Sorot pembukaan dan penghitungan surat suara di awal
e. Sorot proses pengecekan pemilih yang datang serta pada saat pencelupan jari ke dalam tinta sebelum pemilih keluar dari TPS
f. Sorot suasana sekitar TPS/ di luar TPS adakah orang-orang mencurigakan yang melakukan "pengkondisian" calon pemilih
g. Sorot kejadian-kejadian khusus
h. Sorot daftar hadir pemilih (Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus)
i. Sorot sisa kertas suara yang tidak terpakai
j. Sorot proses penghitungan suara
k. Sorot surat keberatan dari pengawas atau saksi pada formulir C2
l. Sorot plano/ papan hasil pemungutan dan penghitungan suara
m. Sorot formulir C1 dan C1 plano (rekap/ berita acara)
n. Sorot penutupan/ penyegelan kotak suara

6. Unggah dokumentasi tersebut di akun sosial media netizen
7. Jangan hapus file di telepon pintar sampai para peserta pemilu dilantik. Bisa juga dengan memindahnya ke dalam flashdisk, hardisk, komputer, laptop, atau ruang penyimpanan di internet. Hal ini terkait dengan kepentingan digital forensik jika ternyata file tersebut diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Mari bersama-sama kita wujudkan pemilu yang bebas dari kecurangan.

Dukung Mas Akhid Nur Setiawan, S.Kep.
untuk menjadi anggota dewan
DPRD Kabupaten Sleman periode 2019-2024
dengan menekan tombol di bawah ini:



Q